Dinas PUPR Tulungagung kudu memastikan proses penyerapan anggaran di tahun depan tepat sasaran. Pasalnya, anggaran untuk kebutuhan infrastruktur di tahun depan dipangkas hingga 50 persen jika dibanding tahun ini.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo menerangkan, pihaknya mengajukan plafon anggaran yang cukup besar untuk kebutuhan infrastruktur di tajun depan. Alih-alih mendapat anggaran yang lebih besar dibanding tahun ini, dinas PUPR justru bakal dijatah anggaran yang lebih sedikit di tahun depan. “(Yang diusulkan, Red) banyak sebenarnya. Tapi, anggaran kita turun sampai 50 persen dibanding tahun ini,” tegasnya.
Tahun ini, dinas dijatah anggaran sekitar Rp 80 miliar (M). Jumlah itu turun hingga sekitar Rp 40 persen di tahun depan. Untuk diketahui, jumlah itu sudah termasuk termasuk APBN yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Tulungagung. Dia memastikan anggaran yang bersumber hanya dari APBD tidak akan mampu meng-cover seluruh kegiatan fisik di tahun depan.
“Tahun depan terbantu DAK dari kementerian PUPR untuk men-support kegiatan infrastruktur di Tulungagung. Kalau tidak salah sekitar Rp 23 miliar. Itu untuk kegiatan infrastruktur maupun bidang sumber daya air. Kalau tidak ada itu (DAK, Red) kecil sekali, karena tahun ini Rp 80 miliar lalu dipangkas 50 persen di tahun depan,” bebernya.
Disinggung soal alasan, Hary belum dapat mengungkapkan secara pasti. Tapi, dia menerangkan bahwa tambahan DAK di tahun depan akan sangat membantu proses pengadaan proyek fisik. Dia mengeklaim, hal ini tak lepas dari tingginya progres serapan anggaran dan realisasi proyek dalam beberapa tahun belakangan.
“(Faktornya, Red) saya tidak tahu. Itu ranah perencanaan. Tapi kita bersyukur karena memang kegiatan DAK hanya tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur yang dapat, salah satunya Kabupaten Tulungagung. Mungkin dinilai progrea pelaporan dan kegiatan fisiknya bagus. Kan ada ranking-nya. Tidak serta merta dapat,”
Di sisi lain, pemkab juga masih punya pekerjaan rumah untuk menuntaskan target proyek fisik di tahun ini. Untuk diingat, hingga awal bulan ini, progres capaian proyek fisik dinas PUPR mencapai angka 90 persen. Sisa target 10 persen kudu segera dikebut jika dinas tak ingin mendapat rapor merah dari kementerian. Di mana hal itu juga pasti berpengaruh pada berbagai bantuan keuangan yang akan dialokasikan untuk pemkab Tulungagung.
“Yang kurang 10 persen itu yang oaling kelihatan salah satunya gedung kantor Belga. Kegiatan fisik di sana masih sekitar 70 persen. Penyerapan anggarannya memang masih rendah, sekitar 45 persen. Tapi kita optimis kurang sebulan bisa oenuhi target,” ujar Hary.