Tulungagung, fourteenmedia.id — Wakil Ketua DPRD Tulungagung Abdulah Ali Munib mengungkapkan, laporan ihwal kembali merebaknya PMK sudah sampai di meja dewan. Dia juga menyinggung penutupan sementara sembilan pasar hewan yang dikelola oleh pemkab melalui dinas perindustrian dan perdagangan.
“Yang di Sumbergempol sebaiknya ditutup sementara, beberapa pekan lah. Agar itu nanti terputus mata rantai penyakit. Soalnya kadang kita kedatangan (ternak, Red) dari luar daerah. Akhirnya kita terinfeksi,” tegasnya.
DPRD, kata Munib, mendukung opsi penutupan sementara pasar hewan di Tulungagung. Dia juga mengisyaratkan pemkab untuk terus melakukan monitoring dan penanganan hewan ternak yang terindikasi terjangkit atau mati akibat PMK.
“Kalau memang harus ditutup, ditutup aja dulu. Saya kita tidak akan berdampak kalau penutupan sementara. Dinas peternakan sudah bergerak untuk antisipasi. Baik itu nanti penutupan atau lain sebagainya. Harus turun ke bawah,” ujar Munib.
Disinggung soal adanya beberapa hewan ternak yang mati akibat PMK, politikus PKB ini mengaku bahwa dewan mempertimbangkan berbagai opsi. Tapi, opsi untuk ganti rugi ke peternak atas ternak yang mati akibat PMK tampaknya butuh pembahasan lebih lanjut.
“itu nanti harus dikoordinasikan dulu. Kita tidak berani harus ganti rugi. Nanti dinas peternakan seperti apa. Ya, itu harus kita bicarakan,” katanya.
Alasannya, harus diakui bahwa APBD Tulungagung di tahun ini cukup mepet. Itu sebabnya, baik legislatif maupun eksekutif harus bijak dalam pengalokasian anggaran. Hal ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut oleh jajaran lintas sektor.
“Ya itu nanti harus kita bicarakan. Kita tahu keungan kita untuk APBD 2025 untuk infrastruktur saja itu sangat alot,” ucapnya.