Fourteen Media — Meski dikucuri anggaran yang minim, Dinas PUPR Tulungagung punya banyak proyek inftastruktur di tahun depan. Terlebih, pemkab tidak mendapat jatah inpres jalan daerah (IJD) baik di tahun ini atau di tahun depan.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo mengungkapkan, tahun ini dinas dikucuri anggarna sekitar Rp 80 miliar (M). Jumlah itu termasuk anggaran dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan, tahun depan jumlah anggaran yang diterima dinas justru lebih sedikit dibanding tahun ini.
Yaitu, sekitar Rp 40 M sebelum ditambah sekitar Rp 30 usai dilakukan dengan legislatif. Lalu, dipastikan tahun depan pemkab kembali mendapat alokasi DAK meski Hary masih belum dapat merinci jumlahnya.
“Faktor turunnya saya tidak tahu. Itu ranahnya perencanaan kalau APBD. Kalau APBN, bersyukur memang kegiatan khusus DAK hanay tujuh kabupaten/kota yang dapat. Salah satunya Tulungagung untuk 2025. Jadi, tidak semua dapat,” akunya.
Disinggung soal prioritas, Hary mengungkapkan bahwa infrastruktur proyek jalan tetap jadi fokus utama. Mulai dari perbaikan, perawatan, hingga pembangunan jalan baru. Meski begitu, proyek di bidang lain bukan berarti dikesampingkan. Tapi pengalokasian anggaran tetap harus dilakukan secara proporsional.
“Kalau kita liha secara makro, nanti sektornya (yang diprioritaskan, Red) tetap jalan ya. Terutama kita alokasikan di daerah selatan, terutama sirip-sirip JLS,” ujar Hary.
Adanya pembatalan proyek inpres jalan daerah (IJD) di Tulungagung jadi alasan. Menurut rencana awal di akhir 2023 lalu, pemkab membangun jalan sepanjang 104,5 kilometer (km) dengan anggaran bersumber dari APBD. Lalu, jalan sepanjang 9,9 km dengan anggaran bersumber dari pemerintah pusat melalui IJD.
Sayangnya belakangan rencana proyek pembangunan IJD urung batal digelar tahun ini. Hary memastikan dalam hal ini dinas tidak punya kewenangan. Dan perlu diketahui, dimungkinkan tahun depan pemkab tidak kembali mengalokasikan IJD. “Mungin kita cover IJD yang tidak jadi (dibangun, Red), yang rencananya di Boyolangu, Campurdarat, dan Besole. Itu rencananya kita alokasikan ke sana,” sambungnya.
Itu sebabnya, dinas bakal memfokuskan anggaran tahun ini untuk dikucurkan di wilayah selatan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan. Terlebih diketahui bahwa pemkab juga harus menyegerakan pembangunan jalur sirip sebagai penunjang JLS.
“Kelihatannya IJD hanya di dua tahun itu. Yaitu, 2023 dan 2024. Tahun depan belum tahu. Formatnya seperti apa juga belum tahu. Karena presiden dan menteri baru, kita belum tahu kebijakannya seperti apa,” kata dia.
Dia menegaskan, kebutuhan untuk pengadaan berbagai proyek infrastruktur memang terbilang tinggi setiap tahunnya. Itu sebabnya, pemkab juga masih kesulitan memenuhi mandatory spending anggaran untuk realisasi proyek fisik di tahun ini.
“Kita lihat saja mandatory spending kita dari APBD untuk infrastruktur itu 40 persen. (Tahum ini, Red) kita tidak sampai 40 persen, hanya sekitar 20 persen itu kurang. Di perbandingan itu harusnya 40 persen untuk infrastruktur standarnya sesuai amanah undang-undang,” tandasnya.