BLITAR, fourteenmedia.id — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar memutuskan untuk membatalkan sejumlah izin usaha yang ditemukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono, saat ditemui di Kantor Wali Kota Blitar Senin (13/1/2025).
Menurut Heru, ketidaksesuaian SOP terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan pada sistem perizinan. “Kami menemukan beberapa kesalahan. Misalnya, jika tata ruang tidak diizinkan, seharusnya izin secara keseluruhan batal. Namun, pada beberapa kasus, izin tetap diterbitkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, masalah ini menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sistem Online Single Submission (OSS) yang digunakan dalam proses perizinan.
“Ada sistem dan fitur yang perlu dievaluasi. Kewenangan yang seharusnya menjadi milik daerah ternyata izinnya tetap terbit tanpa melalui proses yang benar. Kami sudah melaporkan hal ini ke Kementerian BKPM untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.
Salah satu izin yang menjadi sorotan adalah Tanda Daftar Gudang (TDG), yang menjadi prasyarat untuk perizinan lainnya, termasuk perizinan peredaran minuman beralkohol.
“Ternyata, izin tersebut terbit tanpa diproses oleh Disperindag. Setelah kami telusuri, pemilik usaha menyadari kekeliruan ini, dan disepakati untuk membatalkan izin tersebut,” jelas Heru.
Heru menegaskan bahwa pembaruan sistem OSS terus dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. “Perbaikan sistem selalu dilakukan secara berkala, sehingga kami harus selalu update dengan perubahan tersebut,” pungkasnya.