APBD 2025 Kabupaten Tulungagung Disetujui DPRD, Ini Nominalnya

Empat agenda dibahas dalam rapat paripurna di kantor DPRD Tulungagung, Selasa (26/11/2024). Rapat kemarin dimaknai sebagai percepatan kinerja dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah legislatif dan eksekutif.

Agenda pertama adalah pengucapan sumpah-janji pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2024-2029. Dilanjutkan dengan penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2025. Lalu, pengumuman program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2025. Dan persetujuan bersama terhadap ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025.

credit: https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/

Kemarin, pimpinan dewan melantik Eko Wijianto menggantikan anggota dewan sebelumnya, Ahmad Baharudin. Untuk diketahui, Ahmad Baharudin mundur dari kursi dewan usai ditetapkan sebagai calon wakil bupati di pilkada tahun ini. “Kita mengikuti mekanisme karena sudah syaratnya. Sudah ada surat partai. Untuk PAW, ketua dewan dibolehkan melantik,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

Nantinya, Eko Wijianto akan mengisi pos-pos yang ditinggalkan oleh Ahmad Baharudin. Salah satunya sebagai anggota komisi A yang membidangi hukum, pemerintahan, dan pendidikan. “Secara otomatis menempati posisi anggota yang digantikannya. Bisa menempati posisi di dua atau tiga tempat sesuai dengan penugasan partai,” jelasnya.

Usai dilakukan pelantikan melalui mekanisme PAW, agenda dilanjutkan dengan penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2025 dan pengumuman propemperda 2025. Setelahnya, dilakukan pembacaan draf persetujuan bersama terhadap ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025.

Marsono mengaku, dewan banyak melakukan komunikasi dengan eksekutif untuk memastikan APBD tahun depan lebih proporsional. Itu berlaku di berbagai sektor. Salah satunya infrastruktur yang dikoreksi karena berkaitan dengan terbatasnya alokasi di tahun depan.

“Termasuk misal alokasi anggaran untuk pendidikan Rp 1 triliun. Tapi 80 persennya ternyata untuk belanja pegawai. Kalau kita potong separuh, berarti ada pegawai di dinas pendidikan yang nggak terima gaji. Itu kemarin kita koreksi semua,” ucap politikus PDIP ini.

Ditemui di lokasi yang sama, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno mengungkapkan, anggaran belanja tahun depan mencapai Rp 3 triliun (T), anggaran pendapatan mencapai Rp 2,8 T. Defisit Rp 165 miliar (M) bakal ditutup dengan pembiayaan penerimaan dengan nilai yang sama.

“Dan kemudian karena ini disepakati, tugas kita selanjutnya adalah mengirimkan kepada gubernur untuk dievaluasi. Ini menjadi penting karena harus segera mendapatkan evaluasi karena waktunya sudah kejar-kejaran dengan bulan Desember,” kata laki-laki berkacamata ini.

Pemkab, lanjut Heru, bakal segera menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Dia menilai, poin yang disampaikan oleh DPRD kemarin sesuai dengan fokus pemkab di berbagai bidang.

“Tentunya ada catatan, baik dari badan anggaran maupun dari fraksi, terkait dengan upaya ketahanan pangan, infrastruktur, perhatian kepada pondok pesantren, kemudian juga yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Saya pikir itu sesuai dengan prioritas di tahun 2025,” pungkasnya.

Leave a Comment