fourteenmedia.id — Pergeseran fungsi bakal diberlakukan di sejumlah aset daerah di Bumi Bung Karno di tahun ini. Sebab, sejumlah aset baru di tahun 2024 kini mulai difungsikan untuk berbagai kegiatan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, menjelaskan rencana dan langkah optimalisasi pemanfaatan aset daerah pada tahun 2024. Dalam rapat evaluasi yang telah dilakukan, fokus utama diarahkan pada pemanfaatan aset baru yang terbentuk tahun lalu.
“Pemanfaatan aset daerah telah kami bahas dalam rapat evaluasi. Optimalisasi pemanfaatan ini sangat penting, terutama untuk aset yang baru terbentuk di tahun 2024, seperti di Kelurahan Blitar, Bendogerit, dan Sentul. Untuk itu, pelaksanaannya harus segera dilakukan secara optimal,” ungkapnya kemarin (15/1).
Dia menjelaskan, aset eks Kelurahan Blitar akan dimanfaatkan sebagai Puskesmas Pembantu (Pustu), demikian pula aset di Bendogerit. Sementara itu, aset di Kelurahan Sentul tidak mengalami perubahan fungsi karena bangunan baru tersebut menggunakan lahan yang lama.
“OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bergeser juga menjadi bagian dari rencana ini. Mal pelayanan publik akan digunakan sebagai kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan kantor lama DPMPTSP akan dialihfungsikan menjadi kantor Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Untuk kantor lama Dinas Koperasi akan digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim),” jelasnya.
Bangunan milik Perkim akan dimaksimalkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sedangkan, perpustakaan daerah akan segera pindah ke kantor baru. Untuk gedung lama perpustakaan akan digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“BPBD akan menempati gedung perpustakaan yang lama, sementara kantor lama BPBD saat ini masih digunakan untuk menampung logistik. Nantinya,kalau sudah disana gudang logistik KPU akan dialihkan menjadi balai diklat BKPSDM, sehingga penggunaan aset lebih terintegrasi,” lanjutnya.
Mengenai Balai Diklat BKPSDM, dia menyebut bahwa proses optimalisasi masih berjalan. “Saat ini, banyak pelatihan masih dilakukan dengan menyewa tempat. Dengan adanya balai diklat yang baru, diharapkan hal ini tidak lagi menjadi beban anggaran,” pungkasnya.