fourteenmedia.id — Di tengah pelaksanaan program makan bergisi gratis (MBG) yang mulai digulirkan di berbagai daerah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar masyarakat ikut berkontribusi secara finansial dalam program ini.
Langkah ini dinilai dapat mendukung keberhasilan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sultan, partisipasi masyarakat sangat penting mengingat keterbatasan anggaran negara dalam mendanai program tersebut. “Program MBG adalah inisiatif mulia yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Namun, realisasinya memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk kontribusi langsung masyarakat,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat miskin dan rentan di berbagai daerah. Namun, anggaran yang terbatas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya secara menyeluruh.
Sultan menyarankan agar model sumbangan yang diusulkan diatur secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan bantuan mereka. “Kami akan mendorong pengawasan ketat agar dana yang disumbangkan benar-benar digunakan untuk program MBG, tanpa penyalahgunaan,” katanya.
Ia juga mengusulkan pelibatan organisasi masyarakat, lembaga filantropi, dan sektor swasta untuk membantu pemerintah dalam mengelola dana sumbangan. Dengan sinergi antara berbagai pihak, Sultan optimis program ini dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Selain itu, Sultan menekankan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak besar pada pembangunan sumber daya manusia di masa depan. “Generasi yang sehat dan bergizi baik adalah kunci keberlanjutan bangsa. Ini adalah investasi kita bersama untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.
Namun, usulan Sultan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung gagasan tersebut sebagai bentuk gotong royong, tetapi ada juga yang mengkritik pemerintah karena dianggap terlalu bergantung pada kontribusi rakyat, sementara negara seharusnya mampu membiayai program prioritas seperti ini.
Meski begitu, Sultan optimis bahwa usulan ini dapat menjadi solusi sementara untuk membantu pemerintah mengatasi keterbatasan anggaran. “Kita semua bertanggung jawab untuk membantu sesama. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang peduli dan saling mendukung,” tutupnya. (Don)