TULUNGAGUNG, fourteenmedia.id — Meski sudah ditetapkan di akhir tahun lalu, Pemkab Tulungagung memastikan bahwa target pendapatan asli daerah (PAD) bersifat fleksibel. Itu artinya, pemkab bisa melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi di lapanngan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan, nominal target PAD di tahun ini sudah dibahas di akhir tahun lalu. Dia memastikan bahwa nominal yang ada tidak jadi patokan paten yang tidak dapat diubah.
“Jadi kita memang sudah mendapatkan target (PAD, Red). Kemudian, memang karena kita dinamis. Tetap ada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” akunya.
Untuk diketahui, dalam RAPBD yang dirancang di akhir tahun lalu, ditentukan pendapatan daerah sebesar Rp 2,88 triliun (T). Jumlah itu terdiri dari pendapatan transfer yang mencapai sekitar Rp 2,11 T dan target PAD di tahun ini yang mencapai sekitar Rp 776 miliar (M).
Galih menegaskan, nominal target PAD di tahun ini masih dimungkinkan berubah. Itu didasarkan pada hasil evaluasi pemkab selama semester pertama di tahun ini. “Kan nanti masih ada P-APBD. Nanti setelah koreksi sampai anggaran tahun berjalan,” akunya.
Teknsinya, pemkab akan melihat sejauh mana capaian target PAD di sepanjang semester pertama tahun ini. Jika melebihi target yang dipatok, ada kemungkinan target diubah jadi lebih tinggi di semester kedua. Jika sebaliknya, maka dipastikan pemkab bakal menurunkan target yang dipatok di semester kedua tahun ini.
“Potensi sampai semester I itu tergali berapa. Kemudian kita juga bisa mengukur di semester kedua, dapatnya berapa, nah itu nanti di APBD akan direvisi targetnya,” kata laki-laki berkacamata ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Abdulah Ali Munib mengungkapkan bahwa refocusing alias pergeseran anggaran memang banyak dilakukan di APBD tahun ini. Sebab, pemkab dan DPRD harus mencari cara untuk mengalokasikan anggaran yang minim secara tepat guna. “Soalnya kita tahu keuangan kita untuk APBD 2025. Kemarin untuk infrastruktur saja itu sangat alot,” ujarnya.
Tahun ini anggaran difokuskan untuk pos proyek fisik infrastruktur. Alasannya, dewan melihat ada banyak ruas jalan, khususnya di wilayah desa, yang rusak parah dan belum tertangani. Munib menyebut, hal ini tak lepas dari refocusing anggaran yang dilakukan selama masa pagebluk Covid-19 di periode 2020-2023 lalu.
“Kemarin sudah saya tanyakan kenapa itu kok di Tulungagung (jalan, Red) rusak terlalu banyak sehingga kita tidak mampu untuk memperbaiki. Ternyata waktu Covid itu di-refocusing. Sehingga perbaikan tidak bsia dilakukan,” katanya.
Disinggung soal nominal anggaran untuk pemenuhan infrastruktur di tahun ini, politikus PKB ini mengaku jumlahnya terbilag minim. Itu sebabnya dia menilai kebijakan untuk melakukan pergeseran anggaran di berbagai sektor terbilang wajar. “Di 2025 (anggaran infrastruktur, Red) tidak banyak. Apakah masih kurang? Iya, sangat kurang,” bebernya.